Tolak Kenaikan BBM

oleh: Heru Gernandes

 

OPSI KENAIKKAN HARGA BBM

Pemerintah menetapkan kuota BBM di tahun anggaran 2013 adalah sebesar 46.01 juta kilo liter, dengan rincian 63,46 % premium, 32,84 % solar dan 3,7% minyak tanah. Pemerintah memperkirakan bahwa kuota BBM untuk tahun anggaran 2013  sebesar 46 juta kilo liter ini akan jebol sebesar 4 - 6 jt  kl liter sehingga membuat kuotanya melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah, Sehingga akan membuat APBN tahun anggaran 2013 ini jebol. Untuk mengatasi hal ini pemerintah melakukan upaya penghetaman dan penyelamatan APBN 2013, dengan menaikkan harga BBM sebesar Rp. 6500,- untuk jenis premium dan Rp. 5500,- untuk jenis solar pada juni ini. Pemerintah sendiri sudah memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM ini dari pembahasan RAPBN-P pada tahun 2012 lalu.

Melirik makna dibalik subsidi BBM bagi masyarakat

            Subdisi BBM merupakan pengeluaran uang rakyat ketika harga BBM dipasar internasional jauh lebih tinggi dari harga jual dalam negeri demi untuk kepentingan rakyat. Contoh ketika harga dipasar internasional 1 liter BBM nya adalah Rp.10.000,- maka untuk mengecilkan harga itu di dalam negeri pemerinth mensubdisinya menjadi Rp.4.500,- disini pemerintah mensubsidi tiap 1 liter BBM Rp. 5.500,-   uang untuk menutupi harga pasar global inilah yang dinamakan subdisi BBM oleh pemrintah. Ingat poin disini adalah pengeluaran uang rakyat untuk menutupi harga sesuai daya beli masyarakat jangan tertipu elite politik.

Sebenarnya untuk menyelamatkan anggaran negara atau APBN itu ada dua cara, yang pertama pemerintah memangkas anggaran yang tidak  perlu seperti anggaran perjalanan dinas dan pengoptimalan pemasukan dari sektor pajak baik migas dan non migas, yang kedua adalah menaikkan harga bahan bakar minyak  atau BBM. Pertanyaan saya kenapa pemerintah labih memilih mudahnya saja yaitu memangkas subsidi BBM untuk rakyat?? Lalu memberikan bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM yang hanya bersifat sementara yang juga penuh dengan kepentingan partai yang sedang berkuasa. Sepertinya kita harus kritis dan jeli melihat masalah BBM ini kawan-kawan. Hal yang paling utama sekali adalah kenapa pemerintah memilih opsi menaikkan harga BBM ini ketimbang opsi yang lain seperti mengoptimalkan APBN itu sendiri seperti mengoptimalkan pemasukkan negara dari sektor migas dan nonmigas, menaikkan pajak mobil-mobil mewah, membua regulasi untuk produsen mobil mewah di indonesia dengan regulasi pertamax sehingga setiap mobil mewah masuk indonesia bahan bakarnya adalah pertamax,  memangkas anggaran yang tidak penting seperti anggaran perjalanan dinas. Memangkas gaji-gaji para elite negeri ini yang sangat tinggi, seperti gaji presiden, kementrian/lembaga, jajaran deputi Bank indonesia, dan serius dalam membrantas korupsi. Dan untuk kawan-kawan perlu tahu APBN yang terserat tiap tahunnya oleh pemerintah tidak optimal lihatlah pada kementrian/lembaga tahun 2012  diperkirakan hanya berkisar diantara 87.5%  serapan dana nya yang pada waktu itu anggaran K/L sebesar Rp 547.9 trilliun, disini aja sisa lebih anggaran untuk dipakai pada smester II APBN 2013 cukup banyak untuk menutupi kelebihan subsidi pemerintah yang  hanya berkisar 4-6 jt kilo liter.

Yang kedua kenapa ketika alasan pemerintah memangkas subsidi BBM adalah untuk menyelamatkan APBN namun anggaran untuk BLSM ada dan rencananya BLSM ini akan diberikan selama 4 bulan dengan biaya Rp 150.000,- perbulan dan tidak disitu aja anggaran untuk raskin dan beasiswa miskin juga akan dinaikkan dan Saya rasa BLSM hanya akan membuat rakyat sensara karna membuat rakyat menjadi pengemis dan tidak produktif dan juga BLSM penuh dengan muatan politik partai pengguasa.

Yang ketiga jangan bandingkan BBM kita  dengan negara lain yang dimana BBM negara lain itu harganya mahal atau diatas harga kita, karena Komite Komisi Tampa Timbal mengatakan bahwa kualitas bensin indonesia buruk tidak memenuhi standar terendah EURO 1  negara-negara eropa  yang dimana oktan bensin kita adalah RON 88, sedangkan di malaysia bensin harganya Rp 7000,- dengan kualitas EURO 4 harga sederajat dengan pertamax dan vietnam dengan kualitas EURO 2. Mungkin karena ini pemerintah tidak pernah memberikan kejelasan kualitas bensin kita kepada publik secara nyata.

Yang keempat pemerintah selalu menggatakan bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran karena banyak dinikmati oleh orang-orang tergolong mampu, namun pemerintah tidak pernah menggeluarkan data pastinya menggenai BBM ini, padahal kalau kita keluar dari pulau jawa dan melihat keseluruhan indonesia pengguna BBM bisa saya katakan lebih dari 60% adalah rakyat menengah kebawah yaitu didominasi oleh kendaraan motor, truk, mobil pik up, bus, dan angkutan umun di masing-masing daerah, namun jika kita berani meliha indonesia secara keseluruhan dari sabang sampau merauke. Pemerintah selalu membandingkan dengan jakarta dan kota besar lainnya di pulau jawa tidak melihat indonesia secara utuh karena memang ada motif lain dibalik isu BBM ini.

Yang kelima adalah sarana dan prasarana baik jalan maupun angkutan massal belum optimal baik dari segi kualitas keselamatan dan keamanannya. Sehingga sungguh ironis jika BBM dinaikkan dengan sarana dan prasarana yang ada pada saat ini.

yang kelima adalah efek dari kenaikkan BBM itu sendiri akan berefek domino bagi masyarakat, dimana semua bahan kebutuhan pokok akan naik, biaya produksi dan jasa UKM akan meningkat, biaya listrik,pendidikan,kesehatan dan transportasi juga akan naik. Tidak sampai disitu saja akan banyak terjadi PHK karyawan pada jenis UKM, daya beli masyarakat akan menurun dan akan berujuang pada pemiskinan rakyat oleh pemerintah. Sedangkan untuk pegawai negeri jelas saja gajinya akan dinaikkan namun bagaimana dengan orang-orang yang bukan PNS. Siapa yang akan menjamin kehidupan mereka??                                                      

Merujuk kepada UUD 1945

            Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.

Dan melihat poin-poin diatas saya pribadi menolak dengan tegas kenaikkan BBM. Karena kenaikkan ini banyak mengandung muatan politik PARPOL pengguasa menuju pemilu 2014 dan merugikan rakyat, mencuri hak rakyat serta merampas kedaulatan rakyak. 

Kawal APBN 2013 agar tidak dirampas PARPOL pengguasa untuk PEMILU 2014

UU KM UNAND AMANDEMEN 2012

UNDANG-UNDANG DASAR

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Mahasiswa Universitas Andalas mengemban tugas dan tanggungjawab cita- cita perjuangan Bangsa Indonesia dan oleh sebab itu masa depan Bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh eksistensi Mahasiswa sebagai bagian kekuatan pemuda dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya mewujudkan iklim Kemahasiswaan yang kondusif, dinamis dan mandiri serta iklim akademik yang sehat, pembinaan dan pengembangan Mahasiswa Universitas Andalas yang didasarkan atas nilai- nilai kemanusiaan, keadilan dan hakikat kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip- prinsip akademik dan kebenaran ilmiah dalam naungan ilmu agar terbinanya sikap kritis, analitis objektif, idealis dan bertanggungjawab terhadap agama, masyarakat dan Bangsa Indonesia, perlu suatu kesatuan wadah aspirasi dan perjuangan segenap mahasiswa Universitas Andalas.

Atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa pada tanggal 15 November 1998 dibentuklah Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang selanjutnya disusun dalam mekanisme dan tatanan negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas ialah Negara Mahasiswa yang berbentuk Federal dengan  sistem pemerintahan Presidensial.******

Pasal 2

Kedaulatan berada di tangan Warga Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

BAB II

WILAYAH

Pasal 3

Wilayah negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas meliputi seluruh wilayah administrasi Universitas Andalas yang di dalamnya dibagi atas negara-negara bagian . ******

Pasal 4

Negara Bagian adalah Fakultas/Politeknik yang berada dalam wilayah negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas. ******

BAB III

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 5

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas adalah lembaga tertinggi negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

Pasal 6

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan anggota Dewan Perwakilan Fakultas/Politeknik.

Pasal 7

MPM mempunyai tugas dan wewenang:

(1)   Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar

(2)   Melantik presiden berdasarkan hasil pemilihan umum raya dalam sidang umum MPM

(3)   Melantik wakil Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya

(4)   Meminta pertanggung jawaban Presiden Mahasiswa diakhir masa jabatannya

(5)   Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa

(6)   Menerima atau menolak pengunduran diri Presiden Mahasiswa

(7)   Mencabut surat mandat Presiden Mahasiswa; dan

(8)   Menetapkan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPM

(9)   Menyelesaikan masalah yang timbul dalam Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas di tingkat Universitas

9.a Memverifikasi UKM ******

Pasal 8

Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas serta alat kelengkapan lainnya diatur dalam Undang-Undang.

BAB IV

PRESIDEN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 9

Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas memegang kekuasaan pemerintahan serta melaksanakan hak dan kewajiban menurut Undang- Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

Pasal 9 (A) ******

(1)   Presiden mahasiswa berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

(2)   Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas menetapkan Peraturan Pemerintah Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas untuk menjalankan Undang-Undang.

(3)   Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dan Menteri- Menteri serta kelengkapannya.

(4)   Wakil Presiden dan Menteri- Menteri serta kelengkapannya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 10

(1)   Presiden Mahasiswa  Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dipilih melalui Pemilihan Umum Raya.

(2)   Tata cara pemilihan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas diatur dengan Undang- Undang.

(2.a) Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas memangku jabatan   selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali. ******

Pasal 11

(1)    Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dilantik oleh MPM dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa.

(2)   Sebelum memangku jabatannya, Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas bersumpah menurut agama dan berjanji bersungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas sebagai berikut :

SUMPAH PRESIDEN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dengan sebaik- baiknya dan seadil- adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang- Undang dan peraturannya dengan selurus- lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta Almamater.”

JANJI PRESIDEN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- Undang Dasar dan menjalankan segala Undang- undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta Almamater.” ******

Pasal 12

(1)   Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atas usul Dewan Perwakilan Mahasiswa dan/ atau Dewan Perwakilan Fakultas baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tindak pidana. ******

(2)   Pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa dan/ atau Dewan Perwakilan Fakultas bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Mahasiswa dan/ atau Dewan Perwakilan Fakultas.

(3)   Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa dan/ atau Dewan Perwakilan Fakultas kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan/atau Dewan Perwakilan Fakultas yang hadir dalam sidang pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan/atau Dewan Perwakilan Fakultas.

(4)   Majelis Permusyawaratan Mahasiswa wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Mahasiswa dan/ atau Dewan Perwakilan Fakultas tersebut paling lambat lima puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Mahasiswa menerima usul tersebut.

(5)   Keputusan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atas usul pemberhentian Presiden harus diambil dalam sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

(5a) Jika Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas mangkat,berhenti,diberhentikan,atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya,ia diganti oleh wakil presiden yang ditunjuk oleh majelis permusyawaratan mahasiswa keluarga mahasiswa Universitas Andalas. ******

BAB V

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 13

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

Pasal 14

(1)      Kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas sekurang- kurangnya terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri.

(1a) Kabinet dibentuk dan dibubarkan oleh Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas. ******

(2)      Badan Pelaksana Harian Inti terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri.

Pasal 15

Masa bakti Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

Pasal 16

Kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa :

(1)               Melaksanakan dan mentaati hasil sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa      Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

(2)               Meminta pengesahan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas atas program kerja dan anggaran belanja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang akan dijalankan selama masa jabatannya.

(3)               Memberikan laporan secara lisan dan tulisan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dan/atau bila diminta oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

(4)               Melakukan koordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/ Politeknik dan Badan Otonom yang ada.

(5)               Membela setiap Warga Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang pelaksanaanya diatur oleh Undang- Undang.

Pasal 17

Hak- Hak Badan Eksekutif Mahasiswa :

(1)   Membentuk panitia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas- tugas Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

(2)   Meminta dan menerima Laporan Pertanggungjawaban dari panitia yang telah menyelesaikan tugas- tugas yang diberikan.

(3)   mengajukan Rancangan Undang- Undang dan berbagai usulan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

(4)   Memberi penghargaan kepada yang dianggap berjasa

BAB VI

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 18

Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan aspirasi******

Pasal 19

Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dipilih melalui Pemilihan Umum raya.

Pasal 20

DPM  mempunyai tugas dan wewenang :

(1)   Membentuk Undang- undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama

(2)   Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi warga negara KM UNAND yang disampaikan kepada DPM

(3)   Memberikan mandat untuk pelaksaan PEMIRA KM UNAND

(4)   Menerima, membahas dan menetapkan rancangan program kerja, dan rancangan anggaran belanja Badan Eksekutif Mahasiswa UNAND

(5)   Mengawasi pelaksanaan hasil- hasil sidang DPM negara KM UNAND

(6)   Mengawasi pelaksanaan Program kerja dan kebijakan Badan Eksekutif Mahasiswa UNAND

(7)   Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPF yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan

Pasal 21

Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas serta alat kelengkapan lainnya diatur dalam Undang- Undang.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN FAKULTAS/ POLITEKNIK

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 22

Dewan Perwakilan Fakultas/ Politeknik adalah lembaga tinggi negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan aspirasi yang pelaksanaannya berhubungan dengan Fakultas/Politeknik. ******

Pasal 23

Anggota Dewan Perwakilan Fakultas/ Politeknik adalah 1 (satu) orang utusan lembaga legislatif Fakultas/ Politeknik yang diutus menurut mekanisme di masing-masing Fakultas/ Politeknik Universitas Andalas.

Pasal 24

DPF/P  mempunyai tugas dan wewenang :

(1)   Mengajukan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan Fakultas/ Politeknik

(2)   Menjaring aspirasi dari Fakultas/ Politeknik.

(3)   Menfasilitasi terjalinnya komunikasi antara Fakultas/ Politeknik dengan Universitas.

Pasal 25

Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas serta alat kelengkapan lainnya diatur dalam Undang-Undang.

BAB VIII

PEMERINTAHAN NEGARA BAGIAN

Pasal 26******

(1) Setiap Negara Bagian dipimpin oleh kepala pemerintah Negara Bagian yang disebut Gubernur.

(2) Gubernur sebagaimana disebut pada ayat (1) dibantu oleh alat kelengkapannya yang selanjutnya di atur oleh undang-undang dasar negara bagian.

Pasal 27******

(1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Pemerintahan Negara Bagian, Gubernur mempunyai kewajiban untuk berkoordinasi dalam penyelengaraan pemerintahan negara bagian kepada Presiden Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Negara Bagian serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negara Bagian kepada Mahasiswa.

Pasal 28******

Pemerintahan  Negara Bagian diatur lebih lanjut dalam undang-undang dasar negara bagian.

BAB IX******

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA MAHASISWA NEGARA BAGIAN

Pasal 29

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/ Politeknik adalah lembaga di tingkat Fakultas/ Politeknik yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran,pengawasan,dan aspirasi.

Pasal 30

Anggota, struktur, tugas, wewenang dan penamaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Negara Bagian diatur berdasarkan undang-undang dasar Negara Bagian dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

BAB X

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA NEGARA BAGIAN

Pasal 31

Badan Eksekutif Mahasiswa Negara Bagian adalah lembaga eksekutif di tingkat Fakultas/Politeknik.

Pasal 32

Anggota, struktur, tugas dan wewenang Badan Eksekutif Mahasiswa Negara Bagian diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Bagian dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

BAB XI

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

Pasal 33******

(1)     Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi adalah wadah pengembangan keprofesian Mahasiswa di tingkat jurusan/Prodi.

(2)     Ketentuan mengenai Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar masing-masing Negara Bagian.

BAB XII

BADAN-BADAN KHUSUS

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 34

Badan khusus berstatus Otonom adalah Badan Otonom di tingkat Universitas Andalas dan Fakultas/ Politeknik.

Pasal 35

(1)        Badan Khusus berstatus Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah pengembangan diri, minat  dan bakat bagi Warga Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

(2)        Badan Khusus berstatus Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan lembaga yang bersifat koordinatif dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas untuk tingkat Universitas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Negara Bagian untuk tingkat Fakultas/ Politeknik.

(3)        Badan khusus berstatus Unit Kegiatan Mahasiswa mempunyai hak otonom dalam menentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak menyimpang dari perundang-undangan yang diatasnya. ******

Pasal 36******

 1. a Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Khusus berstatus Otonom dan Badan Khusus berstatus Unit Kegiatan Mahasiswa ditingkat Universitas diatur dengan Undang-Undang Negara Federal.

 1.b Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Khusus berstatus Otonom dan Badan Khusus berstatus Unit Kegiatan Mahasiswa ditingkat Fakultas diatur dengan Undang-Undang Negara Bagian.

BAB XIII

WARGA NEGARA

Pasal 37

(1)    Warga Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas adalah seluruh Mahasiswa yang berjenjang S1 dan D3, termasuk keprofesian.

(2)    Ketentuan tentang warga negara diatur dengan Undang-Undang

BAB XIV

PEMILIHAN UMUM RAYA

Pasal 38

(1)     Pemilihan Umum Raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2)     Pemilihan Umum Raya diselenggarakan untuk memilih Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas  dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

(3)     Pemilihan Umum Raya diikuti oleh seluruh Warga Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

(4)     Pemilihan Umum Raya diselenggarakan oleh Badan Pemilihan Umum.

(5)     Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum Raya diatur dengan Undang-Undang.

BAB XV

KEUANGAN

Pasal 39

Sumber pendapatan anggaran negara diperoleh dari anggaran Universitas Andalas untuk Kemahasiswaan, usaha- usaha yang legal, halal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dan sumbangan yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 40

(1)   Rencana Anggaran Belanja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas diajukan selambat-lambatnya 100 hari setelah Presiden Mahasiswa BEM KM UNAND dilantik.

(2)    Rencana Anggaran Belanja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas disahkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah rencana anggaran tersebut diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

(3)    Apabila Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang diusulkan oleh Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas menjalankan anggaran pendapatan dan belanja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas tahun sebelumnya.

Pasal 41 ******

Badan Eksekutif  Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas harus memberi laporan aliran kas kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dan diumumkan secara terbuka sekali 4(empat) bulan

Pasal 42

Keuangan dan kekayaan serta perbendaharaan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas meliputi segala uang tunai, surat-surat berharga, sisa dana dan peralatan yang dimiliki secara sah dan halal.

Pasal 43

(1)       Segala sesuatu yang menyangkut masalah keuangan yang masuk maupun yang keluar harus dibukukan.

(2)    Pembukuan harus disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

LAMBANG

Pasal 44

Lambang Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas mengacu kepada lambang Universitas Andalas.

BAB XVI A******

SIDANG UMUM DAN SIDANG ISTIMEWA

Pasal 44 A

1.    Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas

2.    Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas merupakan kelengkapan non-struktural Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas

3.    Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Umum  Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas diatur melalui Undang-Undang

Pasal 44 B

1.    Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang dilaksanakan diluar jadwal Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas

2.    Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas diatur melalui Undang-Undang

BAB XVII

PERUBAHAN DAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DASAR KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 45

Perubahan dan pengesahan Undang- Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas dilakukan melalui Sidang Umum atau Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

Pasal 46

(1)  Usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

(2)   Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3)  Untuk mengubah pasal- pasal Undang- Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dihadiri sekurang-kurangnya ²/₃ dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

(4)  Putusan untuk mengubah pasal- pasal pada Undang- Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang- kurangnya ²/₃ dari seluruh anggota Majelis Permusyawartan Mahasiswa yang hadir.

BAB XVIII

PERALIHAN MASA BAKTI

Pasal 47

(1)       Peralihan masa bakti Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas adalah saat pemberhentian Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang lama sampai pelantikan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang baru.

(2)       Peralihan masa bakti Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dilakukan di Sidang Umum atau Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

Pasal 48

Selama peralihan masa bakti wewenang kekuasaan dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama belum ditetapkan peraturan perundang-undangan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal I

Setiap Warga Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dianggap mengetahui isi Undang-Undang Dasar setelah disosialisasikan dan harus ditaati.

Pasal II

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas.

Pasal III

(1)    Undang-Undang Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(2)       Semua ketetapan dan peraturan yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus segera disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Penjelasan

UNDANG-UNDANG DASAR

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

 

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

Yang dimaksud dengan negara mahasiswa berbentuk Federal dengan  sistem pemerintahan Presidensial adalah bentuk pemerintahan yang terdiri dari beberapa negara bagian di Fakultas yang sifatnya kordinatif dengan pemerintahan negara federal namun presiden tetap sebagai kepala pemerintahan tertinggi di negara Federal dan memegang kekuasaan penuh pemerintahan sesuai dengan UUD KM UNAND dan peraturan-peraturan lainnya.

Pasal 2

Cukup jelas

BAB II

WILAYAH

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

BAB III

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 5

MPM KM UNAND sebagai lembaga tertinggi negara memegang peranan dalam menjalankan 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi legislatif dan yudikatif. Fungsi Legislatif dipegang oleh DPM KM UNAND dan DPF KM UNAND, sedangkan fungsi yudikatif muncul ketika ada permasalahan-permasalahan konstitusi dan perlu diselesaikan bersama-sama.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Verifikasi UKM lebih ditujukan pada individu/kelompok yang akan mengusulkan pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa baru di lingkungan KM UNAND. Fungsi ini bertujuan untuk membahas, mengawasi, mengontrol serta mendampingi (jika diperlukan) dalam proses pendirian sebuah lembaga baru.

Pasal 8

Cukup jelas

BAB IV

PRESIDEN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 9 (A) ******

Ayat (1). Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang baik yang bersumber atas inisiatif presiden sendiri maupun dari kabinetnya.

Ayat (2). Peraturan pemerintah negara yang ditetapkan presiden dalam ayat ini adalah dalam rangka instruksi kepada seluruh mahasiswa dalam menjalankan Undang-undang yang telah ditetapkan bersama DPM

Ayat (3). Cukup jelas

Ayat (4). Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1). Cukup jelas

Ayat (2). Cukup jelas

Ayat (2.a). Tahun yang dimaksud dalam ayat ini adalah 1 tahun periode kepengurusan

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1). Yang dimaksud pelanggaran hukum dan/atau tidak pidana dalam ayat ini adalah segala hal yang termasuk dalam pelanggaran hukum dan/atau tindak pidana yang berlaku di Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan laporan serta bukti autentik pelanggaran hukum dan/atau tidak pidana. ******

Ayat (2). Cukup jelas

Ayat (3). Cukup jelas

Ayat (4). Cukup jelas

Ayat (5). Penjelasan yang dimaksud dalam ayat ini adalah dalam rangka pembelaan, klarifikasi dan sebagainya yang menyatakan bahwa informasi dan data yang diperoleh tidak valid

Ayat (5.a). Cukup jelas

BAB V

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud tahun dalam pasal ini adalah tahun periode kepengurusan yang ditetapkan MPM KM UNAND dalam Sidang Umum dan/atau Sidang Istimewa MPM KM UNAND

Pasal 16

Kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa :

Angka (1). Cukup jelas

Angka (2). Cukup jelas

Angka (3). Cukup jelas

Angka (4). Yang dimaksud dalam poin ini adalah usaha untuk menjaga komunikasi agar terciptanya kerjasama yang baik antarlembaga agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan KM UNAND

Angka (5). Cukup jelas

Pasal 17

Hak- Hak Badan Eksekutif Mahasiswa :

Angka (1). Cukup jelas

Angka (2). Cukup jelas

Angka (3). Cukup jelas

Angka (4). Cukup jelas

BAB VI

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

DPM  mempunyai tugas dan wewenang :

Angka (1). Cukup jelas

Angka (2). Cukup jelas

Angka (3). Mandat diberikan kepada Presiden maupun Badan Otonom yang terlibat didalam proses pemilihan umum raya yang ketentuannya diatur dalam UU 

Angka (4). Cukup jelas

Angka (5). Cukup jelas

Angka (6). Cukup jelas

Angka (7). Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN FAKULTAS/ POLITEKNIK

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

DPF/P  mempunyai tugas dan wewenang :

Angka (1). Cukup jelas

Angka (2). Cukup jelas

Angka (3). Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

BAB VIII

PEMERINTAHAN NEGARA BAGIAN

Pasal 26******

(1) Ayat (1). Cukup jelas

(2) Ayat (2). Cukup jelas

Pasal 27******

(1) Yang dimaksud dalam dalam pasal ini adalah kewajiban untuk berkoordinasi dalam penyelengaraan pemerintahan negara bagian kepada Presiden Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dalam bentuk yang disepakati oleh negara bagian dan negara federal sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Pasal 28******

Cukup jelas

BAB IX******

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA MAHASISWA NEGARA BAGIAN

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

BAB X

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA NEGARA BAGIAN

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

BAB XI

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

Pasal 33******

Ayat (1). Cukup jelas

Ayat (2). Cukup jelas

BAB XII

BADAN-BADAN KHUSUS

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1). Cukup jelas

Ayat (2). Kordinatif yang dimaksud dalam ayat ini adalah menjaga komunikasi dalam bentuk usaha-usaha dan kerjasama.

Ayat (3). Perundang-undangan diatasnya yang dimaksud dalam ayat ini adalah UUD KM UNAND dan perundang-undangan yang disusun DPM KM UNAND

Pasal 36******

            Ayat (1.a). Cukup jelas

            Ayat (1.b). Cukup jelas

BAB XIII

WARGA NEGARA

Pasal 37

Ayat (1). Keprofesian yang dimaksud dalam ayat ini contohnya adalah keprofesian dibidang farmasi, Co Asst dibidang kedokteran dan sebagainya.

Ayat (2). Cukup jelas

BAB XIV

PEMILIHAN UMUM RAYA

Pasal 38

Ayat (1). Yang dimaksud dengan tahun dalam ayat ini adalah tahun yang ketentuan jadwal pemilihan umum raya ditetapkan oleh Badan Pemilihan Umum atas TAP MPM KM UNAND

Ayat (2). Cukup jelas

Ayat (3). Cukup jelas

Ayat (4). Badan Pemilihan Umum diatur dalam UU Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas

Ayat (5). Cukup jelas

BAB XV

KEUANGAN

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1). Hari dimaksud dalam ayat ini adalah hari sesuai kalender masehi yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu

Ayat (2). Hari dimaksud dalam ayat ini adalah hari sesuai kalender masehi yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu

Ayat (3). Cukup jelas

Pasal 41 ******

Yang dimaksud dengan mengumumkan secara terbuka adalah usaha untuk menginformasikan seluas-luasnya terkait dengan pendapatan dan belanja negara baik melalui media cetak, mading, elektronik maupun usaha-usaha lain sehingga mahasiswa umum mengetahui aliran kas dan belanja negara tersebut

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1). Cukup jelas

Ayat (2). Cukup jelas

BAB XVI

LAMBANG

Pasal 44

Cukup jelas

BAB XVI A******

SIDANG UMUM DAN SIDANG ISTIMEWA

Pasal 44 A

Cukup jelas

Pasal 44 B

Cukup jelas

BAB XVII

PERUBAHAN DAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DASAR KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1). Cukup jelas

Ayat (2). Cukup jelas

Ayat (3). Cukup jelas

Ayat (4). Cukup jelas

BAB XVIII

PERALIHAN MASA BAKTI

Pasal 47

            Ayat (1). Cukup jelas

            Ayat (2). Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum dilakukan penetapan atas peninjauan dan/atau perubahan peraturan tersebut.

ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Pasal III

Ayat (1). Cukup jelas

Ayat (2). Bulan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bulan dalam kalender masehi